Kamis, 20 Januari 2011

Biografi Jusuf Anwar


Jusuf Anwar
Perbesar Sumber Penerimaan

Mantan Sekjen Depkeu dan Ketua Bapepam 1988 - 2000 terpilih menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu, Oktober 2004. Setahun kemudian, tepatnya 7 Desember 2005, KIB direshuffle, Jusuf Anwar digantikan Sri Mulyani Indrawati, Ph.D, yang sebelumnya menjabat Menneg PPN/Kepala Bappenas. Anwar akan menjabat duta besar.

Dia pejabat karier di Depkeu. Menurutnya, tantangan terbesar dalam tugasnya sebagai menkeu adalah mengatasi masih adanya defisit dalam APBN. Tantangan itu bisa ditangani dengan memperbanyak sumber-sumber penerimaan negara.

Dia melihat masalah APBN berat, karena defisit masih ada sementara sumber-sumber penerimaan langka. Untuk itu, menurutnya, diperlukan ekstensifikasi. Dia mengemukakan hal itu saat ditemui di kediamannya di Jakarta Selatan, usai pengumuman menteri-menteri kabinet oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Kamis (21/10/2004) dini hari.

Dijelaskan, sebuah keuangan negara idealnya tidak defisit, sehingga untuk itu pemerintah harus segera mencari sumber-sumber penerimaan baru untuk menambalnya.

Perihal upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi sementara pemerintah harus menekan defisit, Jusuf mengatakan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi anggaran pemerintah tidak boleh besar pasak daripada tiang.

Menurutnya, pertumbuhan sangat penting. "Tetapi kalau kita lihat sisi penerimaan dan pengeluaran yang ideal tidak boleh besar pasak daripada tiang, sementara pertumbuhan kan bisa dengan berbagai cara," kata Ketua Bapepam 1988 - 2000 itu.


Utang Luar Negeri
Sementara, sesaat setelah dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (21/10/2004) di Istana Negara, Jakarta, Jusuf Anwar mengatakan untuk mengurangi beban utang luar negeri dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, pemerintah akan segera mengupayakan sejumlah langkah dalam pengelolaan utang luar negeri (debt management).

Langkah itu, katanya, di antaranya dengan mulai memperbesar jumlah pertukaran utang dengan program kegiatan (debt swap), pengembalian utang yang belum dan tidak digunakan pemerintah selama ini, dan menuntut pengembalian commitment fee atas pinjaman yang belum dipakai.

"Mengenai debt management, kita akan mulai mengurangi terus-menerus ketergantungan dan beban utang luar negeri melalui sejumlah langkah, seperti memperbesar jumlah debt swap, pengembalian utang yang belum dan tidak terpakai, dan pengembalian commitment fee," ujar Jusuf.

Menjawab pertanyaan, apakah pemerintah perlu meminta pengampunan utang untuk utang luar negeri yang ternyata dikorupsi oleh pejabat Indonesia di masa lalu, Jusuf mengatakan, "Banyak orang yang selalu ’bernyanyi’ soal utang yang dikorupsi. Katanya, 30 persen, 40 persen dari pinjaman itu. Tetapi, tidak ada satu pun yang bisa dibuktikan."

Jusuf mengaku sejak tahun 1990 sudah berpengalaman menangani utang-piutang swasta. "Mereka yang di Indonesia itu tidak pernah melihat uangnya. Tendernya itu adalah kompetisi internasional dengan competitive bidding. Pembayarannya juga langsung ke penyalur. Jadi, kalau ada keciprit-keciprit kecil, itu tidak mungkin," katanya lebih lanjut.

Jusuf Anwar secara resmi mulai memimpin Departemen Keuangan sejak 21 Oktober 2004 setelah serah terima jabatan dengan Menteri Keuangan Kabinet Gotong Royong Boediono, yang dihadiri oleh seluruh direktur jenderal dan sesepuh yang ada di lingkungan departemen tersebut. ►tsl

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
C © updated 20102004




► e-ti/atur
Nama:
Jusuf Anwar
Lahir:
Tasikmalaya, Jawa Barat, 2 Januari 1941
Agama:
Islam
Isteri:
Siti Lastrijah

Pendidikan:
- S2 (MA) bidang ekonomi dari Vanderbilt University, AS
Jabatan:
= Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2005
= Direktur Eksekutif Asian Development Bank, Manila (Juli 2000 - 15 Oktober 2004)
= Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) 1998-2000
= Sekjen Departemen Keuangan
= Direktur Utama PT Danareksa
= Kepala Balai Pendidikan dan Latihan Keuangan

0 comments: